JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata angkat bicara terkait alasan dirinya ...

Juru Bicara (Jubir) sekaligus Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono ...

Pasal yang digugat merupakan larangan untuk bertemu dengan pihak berperkara dalam bentuk apapun - metrotvnews.com ...

"Sehingga ini memang Pak Alex ingin lepas dari kasus itu, dan maka ke MK. Ya itu boleh-boleh aja, kita tunggu. Tapi saya ...

JawaPos.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo mengaku kecewa soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ...

Menurut Alex, dua pasal dimaksud bisa dijadikan pihak-pihak luar untuk mengkriminalisasi pimpinan dan pegawai.

Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menilai Pasal 36 UU KPK sudah tepat karena memang rawan ...

Interaksi pengguna disini maksudnya adalah aktivitas pemilik akun tentang konten apa yang mereka sukai, video yang rutin dibagikan, akun yang diikuti, komentar yang mereka berikan, dan konten yang ...

Para ahli merekomendasikan perbaikan iklim investasi untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Undang Undang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh. Putusan MK ini berdampak besar terhadap upah minimum yang akan ditentukan dalam wakt ...

Selain PKWT ada juga PKWTT yang perlu dipahami para pekerja. Dilansir dari laman BPJS Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Waktu ...

JAKARTA, iNews.id - KPU mengklaim aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan dalam Pilkada 2024 telah mengalami beberapa perbaikan sistem. Aplikasi itu disebut lebih canggih ...